Menurut rencana, kata Boeddy, tes tertulis akan dilaksanakan pada 6 Desember, meliputi tes pengetahuan umum (TPU) dan tes potensi individu (TPI). Hasil tes tertulis ini akan bisa dilihat pada 10 Desember, kemudian dilanjutkan tes wawancara pada 14-17 Desember. Selanjutnya, pengumuman kelulusan seleksi akan dilakukan pada 23 Desember.

Silahkan download Informasi pengumuman CPNS daerah Surakarta

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: 285 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009, Sekretariat Jenderal Komnas HAM akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

No | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah | Formasi Penempatan
1 Dokter Umum Dokter Umum 1 Biro Umum
2 Perawat DIII Keperawatan 2 Biro Umum
3 Pranata Komputer S1 Teknik Informatika 1 Biro Umum
4 Pranata Komputer DIII Komputer 1 Biro Umum
5 Pengadministrasi Barang Milik Negara DIII Akuntansi 1 Biro Umum
6 Penyusun Program Evaluasi dan Laporan S1 Ekonomi 3 Biro Umum : 2 orang
Set KH Prov. Maluku : 1 orang
7 Teknisi Mesin STM/SMK Mesin 1 Biro Umum
8 Teknisi Listrik STM/SMK Listrik/Elektro 1 Biro Umum
9 Teknisi Bangunan STM/SMK Bangunan 1 Biro Umum
10 Pranata Komputer DIII Komputer 3 Biro Perencanaan dan Kerjasama
11 Penyusun Bahan Kerjasama S1 Hubungan Internasional/Bahasa Inggris 1 Biro Perencanaan dan Kerjasama
12 Pemantau Aktivitas HAM S1 Ilmu Hukum/Hubungan Internasional/Komunikasi 2 Biro Administrasi Penegakan HAM
13 Penyusun Laporan Hasil Penyuluhan HAM S1 Ilmu Komunikasi/Hubungan Internasional 1 Biro Administrasi Pemajuan HAM
14 Pengkaji Bidang Hukum S1 Ilmu Hukum 1 Biro Administrasi Pemajuan HAM
15 Penyuluh HAM S1 Ilmu Hukum/ Komunikasi /Hubungan Internasional 1 Biro Administrasi Pemajuan HAM
16 Arsiparis DIII Sekretaris/ Sekretariatan 1 Set KH Prov. Sulawesi Tengah

2. Surat lamaran diterima mulai 14 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2009 pukul 12.00 WIB ditujukan kepada :
Sekretaris Jenderal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl.Latuharhary No.4B Menteng
Jakarta Pusat

Dengan dilampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

1. Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani oleh pelamar;
2. Daftar Riwayat Hidup (dilengkapi alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi);
3. Foto copy Ijazah dan Transkip nilai terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Foto copy sertifikat kursus yang dimiliki (Bahasa Inggris, Komputer dan lain-lain yang relevan);
5. Foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja/Depnaker;
6. Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas/RSU;
8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih belaku;
9. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir;
10. Lamaran dimasukkan ke dalam amplop ukuran folio, pada sudut kiri atas dituliskan Jabatan dan Penempatan yang dipilih/dilamar dan distempel pos.

Catatan :
• Nomor 7,8, dan 9 dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus dan diterima;
• Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima wajib menunjukkan asli (Ijazah, transkrip, akta kelahiran/kenal lahir).

3. Persyaratan pelamar adalah :
• Warga Negara Indonesia;
• Lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional;
• Usia serendah-rendahnya 18 tahun dan maksimum 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2009;
• Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
• Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik;
• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta;
• Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Kualifikasi lain yang harus dipenuhi khusus untuk Jabatan Pemantau Aktivitas HAM, Penyusun Laporan Hasil Penyuluhan HAM, Pengkaji Bidang Hukum, Penyuluh HAM dan Penyusun Bahan Kerjasama :

1. Mampu berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif;
2. Lebih diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan hak asasi manusia;
3. Lebih diutamakan yang mampu mengoperasikan minimal satu program aplikasi komputer MS Office atau Open Source lainnya.

5. Seleksi meliputi :
a. Seleksi Administrasi;
b. Ujian Tertulis, meliputi :
- Tes Potensi Akademik
- Tes Bakat Skolastik (TKD & TKB)
c. Psikotes/assessment;
d. Wawancara.

6. Tempat penyelenggaraan tes tertulis ditentukan kemudian.

7. Ketentuan Lain :
1. Dalam pelaksanaan seleksi, panitia tidak memungut biaya apapun;
2. Biaya transportasi dan akomodasi selama seleksi ditanggung peserta;
3. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak bisa diganggu gugat serta tidak diadakan surat menyurat;
4. Surat lamaran yang telah masuk menjadi milik panitia;
5. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui website Komnas HAM www.komnasham.go.id;
6. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman dibidangnya;
7. Apabila berkas pelamar yang diterima oleh panitia tidak memenuhi persyaratan dalam pengumuman ini, dinyatakan gugur;
8. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dikenakan penggantian biaya seleksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /orang dan disetorkan ke Kas Negara.

Informasi selengkapnya dapat mendownload Pengumuman CPNS KOMNAS HAM 2099

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 277 Tahun 2009 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Tahun 2009, Panitia Pengadaan CPNS Departemen Agama memberikan kesempatan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009, sebagai berikut :

I. FORMASI PADA UNIT ESELON I PUSAT

A. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;

2. Berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun (pada tanggal 1 Desember 2009).

3. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 Tahun sampai dengan 40 Tahun harus melampirkan bukti wiyata bakti sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 minimal 12 Tahun 8 bulan secara terus menerus dan tidak terputus pada instansi pemerintah / lembaga swasta yang berbadan hukum;

4. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta yang belum memperoleh izin penyelenggaraan sebagaimana Keputusan Mendiknas Nomor184/U/2001 tanggal 23 November 2001 harus disahkan oleh Kopertis / Kopertais;

5. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri, harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan tentang Penyetaraan /tanda sah dari Ditjen Pendidikan Tinggi Diknas/Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama;

6. Legalisir copy ijazah Universitas/Institut ditandatangani oleh Rektor, Dekan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik, sedangkan legalisir copy ijazah Sekolah Tinggi ditandatangani oleh Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik;

7. Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal lamaran, sedangkan surat keterangan atau pernyataan lulus tidak dapat digunakan untuk melamar;

8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil/Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Swasta;

10. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

11. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

12. Tidak menjadi anggota/pengurus PARPOL;

13. Bersedia memenuhi peraturan dan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Departemen Agama.

B. CARA MENDAFTAR

1. Menyampaikan lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar dengan melampirkan :a) Foto copy ijazah yang dilegalisir sesuai dengan kualifikasi pendidikan

yang dibutuhkan; b) Pas photo hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar; c) Foto copy KTP yang masih berlaku.

2. Lamaran pada unit eselon I pusat dialamatkan ke Kotak Pos 22339 Jakarta 10000 dengan mencantumkan satuan kerja unit eselon I yang dituju dan jenis ketenagaan yang dilamar di sudut kiri atas pada amplop lamaran;

3. Pelamar wajib melampirkan amplop balasan yang telah ditempel perangko kilat dengan menuliskan nama, alamat dan kode pos.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Waktu pendaftaran mulai tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan stempel pos tanggal 20 Oktober 2009.

II. FORMASI SATUAN KERJA DAERAH

Bagi Pelamar yang ada di daerah, dapat melihat pengumuman dan mengajukanlamaran sesuai dengan formasi pegawai yang ada pada satuan kerja daerah masing-masing yang meliputi :

1. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi

2. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

3. Institut Agama Islam Negeri

4. Institut Hindu Dharma Negeri

5. Universitas Islam Negeri

6. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

7. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri

8. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

9. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri

10. Balai Diklat Keagamaan

11. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama

Jakarta, 5 Oktober 2009

Panitia Pengadaan CPNS
Departemen Agama RI

Download:
Pengumuman CPNS Departemen Agama
Rincian Formasi Departemen Agama

Menurut Rahmawati, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Enrekang, yang ada saat ini baru sebatas formasi. Sementara rincian secara detail belum diterima pihaknya.
”Hingga saat ini yang sudah turun baru prinsip formasi. Untuk rinciannya secara detail, belum ada,” ujar Rahmati didampingi Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Abd Fattah, Rabu (14/10).
Formasi pendaftar umum itu terdiri dari 191 tenaga guru, tenaga kesehatan 102 orang dan tenaga administrasi 98 orang. Sementara untuk formasi honorer ditentukan sebanyak 49 orang.
“Untuk pelaksanaan penerimaan, kita masih menunggu petunjuk tehnisnya dari Menpan,” ujar Abd Fattah.
Menurut dia, dari persetujuan prinsip formasi tersebut kemudian akan disusul dengan persetujuan rincian. “Mudah-mudahan persetujuan rincian bulan ini sudah turun. Setelah itu akan dilanjutkan pendaftaran penerimaan CPNS,” katanya.
Untuk pelaksanaan tes CPNS dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel. Saat ini masih dalam pembahasan teknis di Jakarta. “Ibu Kepala BKD lagi di Jakarta mengikuti kegiatan. Mungkin dari sana baru ada kejelasan penerimaan,” terang Abd Fattah.
Fattah menambahkan, untuk tahun 2009 ini pihaknya membutuhkan 2.668 tenaga. Hanya saja, dari usulan yang diajukan, hanya terealisasi sebanyak 391. “Kebanyakan yang dibutuhkan di Enrekang, yaitu tenaga guru dan kesehatan,” kuncinya.

Permintaan inilah yang diduga menjadi penyebab lambatnya pengumuman CPNS, lantaran harus menunggu restu atau persetujuan dari MenPAN terkait tambahan formasi CPNS tersebut.

“Memang kami mengajukan penambahan formasi, tapi tidak tahu kalau akhirnya menjadi penyebab keterlambatan formasi di seluruh Kalsel,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, Nispuani.

Sebelum adanya penambahan, formasi CPNS Kota Banjarmasin tahun 2009 sebanyak 496 orang untuk guru sebanyak 99 orang, tenaga kesehatan sebanyak 138, tenaga teknis 99, dan tenaga honorer 60 orang.

Lantaran masih terjadi kekurangan khususnya tenaga teknis, BKD mengajukan penambahan sebanyak 136 orang. Semua formasi tersebut untuk tenaga tekhis seperti staf kelurahan, staf puskesmas dan tata usaha (TU) di sekolahan.

“Alasan pemko untuk tenaga teknis yang diajukan sebanyak 99 orang itu masih kurang. Makanya kita mengajukan penambahan formasi tersebut untuk menunjang kinerja pegawai yang ada,” paparnya.

Menurut Nispuani, penambahan itu terpaksa dilakukan meski seleksi CPNS belum digelar. Karena jika harus menunggu pelaksanaan CPNS tahun depan terlalu lama.

Apalagi, untuk tenaga teknis sangat dibutuhkan. Mengingat tugas-tugas pegawai seperti di sekolah sangat banyak, menyusul adanya program bos maupun program pengucuran dana alokasi khusus (DAK). “Program BOS dan DAK itu kan terus berlanjut. Makanya dibutuhkan tenaga yang banyak untuk membantu kepala sekolah membuat laporan penggunaan anggaran tersebut,” tandasnya.

Untuk tenga teknis tersebut yang banyak dibutuhkan minimal berpendidikan Diploma III jurusan akuntansi dan komputer. Lantaran tenaga tersebut dikhususkan untuk menunjang tugas para pegawai.

“Kalau aturannya cukup D II. Tapi dari pada susah mencarinya, makanya langsung dipatok D III sekalian. Harapannya, tenaga tersebut ya siap pakai,” terang Nispuani.