Ada dua sistem pendaftaran yaitu:

1. Pendaftaran CPNS Online.
* Dilaksanakan hanya untuk di lingkungan Unit Utama Pusat -Sekretariat Jenderal berikut Pusat pusat (Pusdiklat, Pusat Bahasa, Pustekom, Pusegjas, PIH)
* Ditjen PMPTK beserta unit pelaksana teknisnya (P4TK dan LPMP)*
* Ditjen PNFI beserta unit pelaksana teknisnya (P2-PNFI dan BP-PNFI)*
* Ditjen Pendidikan Tinggi
* Inspektorat Jenderal
* Balitbang

2. Pendaftaran CPNS Non Online
Dilaksanakan hanya untuk di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis.

Tahapan proses seleksi.
* Seleksi administrasi saat pendaftaran.
* Seleksi Pengetahuan Tes Umum, meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU) dan Tes Bakat Skolastik (TBS).
* Seleksi Tes Substansi, dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing.

Tempat pelaksanaan seleksi di lokasi unit kerja yang dituju pelamar.
Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas lamaran (lihar fitur kebutuhan per uker). Pengiriman lebih dari satu lamaran tidak akan terproses oleh sistem online.

Informasi selengkapnya dapat mendownload CPNS Mendiknas 2010

CPNS PU 2010, Sambil menunggu penetapan Formasi tahun 2010 dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi yang berminat mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Fomiasl 2010 dapat mempersiapkan diri melengkapi persyaratan khusus berikut:

1. Berijazah Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1) dan Diploma lll (D3) dari Pergunian Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat akreditasi (minimal B) atau dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, dengan persyaratan Indek Prestasi Komulatif (lPK): untuk D3 dan S1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), dan S2 minimal 3,25 (tiga koma dua lima). Bagi pelamar berpendidikan S2 wajib melampirkan ijazah dan transkrip nilai jenjang S1.
2. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan hasil test kemampuan bahasa inggris yang masih berlaku yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2009 atau sesudahnya. Hasil Test yang diperbolehkan untuk dilampirkan adalah: EFT yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional (LBPP) LIA dengan nilai minimal: 400 untuk D3. 450 untuk S1 dan 475 untuk S2.
4. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D3 diutamakan bagi yang memiliki sertifikat profesi yang menunjang kompetensi pendidikan dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. (contoh untuk D3 Akuntansi telah memiliki sertifikat Brevet A atau Brevet

Informasi selengkapnya dapat mendownload persyaratan PNS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Untuk informasi pendaftaran silahkan langsung mengunjungi halaman persyaratan.

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: 285 Tahun 2009 tanggal 10 September 2009, Sekretariat Jenderal Komnas HAM akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

No | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah | Formasi Penempatan
1 Dokter Umum Dokter Umum 1 Biro Umum
2 Perawat DIII Keperawatan 2 Biro Umum
3 Pranata Komputer S1 Teknik Informatika 1 Biro Umum
4 Pranata Komputer DIII Komputer 1 Biro Umum
5 Pengadministrasi Barang Milik Negara DIII Akuntansi 1 Biro Umum
6 Penyusun Program Evaluasi dan Laporan S1 Ekonomi 3 Biro Umum : 2 orang
Set KH Prov. Maluku : 1 orang
7 Teknisi Mesin STM/SMK Mesin 1 Biro Umum
8 Teknisi Listrik STM/SMK Listrik/Elektro 1 Biro Umum
9 Teknisi Bangunan STM/SMK Bangunan 1 Biro Umum
10 Pranata Komputer DIII Komputer 3 Biro Perencanaan dan Kerjasama
11 Penyusun Bahan Kerjasama S1 Hubungan Internasional/Bahasa Inggris 1 Biro Perencanaan dan Kerjasama
12 Pemantau Aktivitas HAM S1 Ilmu Hukum/Hubungan Internasional/Komunikasi 2 Biro Administrasi Penegakan HAM
13 Penyusun Laporan Hasil Penyuluhan HAM S1 Ilmu Komunikasi/Hubungan Internasional 1 Biro Administrasi Pemajuan HAM
14 Pengkaji Bidang Hukum S1 Ilmu Hukum 1 Biro Administrasi Pemajuan HAM
15 Penyuluh HAM S1 Ilmu Hukum/ Komunikasi /Hubungan Internasional 1 Biro Administrasi Pemajuan HAM
16 Arsiparis DIII Sekretaris/ Sekretariatan 1 Set KH Prov. Sulawesi Tengah

2. Surat lamaran diterima mulai 14 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2009 pukul 12.00 WIB ditujukan kepada :
Sekretaris Jenderal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl.Latuharhary No.4B Menteng
Jakarta Pusat

Dengan dilampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

1. Surat Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani oleh pelamar;
2. Daftar Riwayat Hidup (dilengkapi alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi);
3. Foto copy Ijazah dan Transkip nilai terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Foto copy sertifikat kursus yang dimiliki (Bahasa Inggris, Komputer dan lain-lain yang relevan);
5. Foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja/Depnaker;
6. Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas/RSU;
8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih belaku;
9. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir;
10. Lamaran dimasukkan ke dalam amplop ukuran folio, pada sudut kiri atas dituliskan Jabatan dan Penempatan yang dipilih/dilamar dan distempel pos.

Catatan :
• Nomor 7,8, dan 9 dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus dan diterima;
• Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima wajib menunjukkan asli (Ijazah, transkrip, akta kelahiran/kenal lahir).

3. Persyaratan pelamar adalah :
• Warga Negara Indonesia;
• Lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional;
• Usia serendah-rendahnya 18 tahun dan maksimum 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2009;
• Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
• Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik;
• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta;
• Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Kualifikasi lain yang harus dipenuhi khusus untuk Jabatan Pemantau Aktivitas HAM, Penyusun Laporan Hasil Penyuluhan HAM, Pengkaji Bidang Hukum, Penyuluh HAM dan Penyusun Bahan Kerjasama :

1. Mampu berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif;
2. Lebih diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan hak asasi manusia;
3. Lebih diutamakan yang mampu mengoperasikan minimal satu program aplikasi komputer MS Office atau Open Source lainnya.

5. Seleksi meliputi :
a. Seleksi Administrasi;
b. Ujian Tertulis, meliputi :
- Tes Potensi Akademik
- Tes Bakat Skolastik (TKD & TKB)
c. Psikotes/assessment;
d. Wawancara.

6. Tempat penyelenggaraan tes tertulis ditentukan kemudian.

7. Ketentuan Lain :
1. Dalam pelaksanaan seleksi, panitia tidak memungut biaya apapun;
2. Biaya transportasi dan akomodasi selama seleksi ditanggung peserta;
3. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak bisa diganggu gugat serta tidak diadakan surat menyurat;
4. Surat lamaran yang telah masuk menjadi milik panitia;
5. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui website Komnas HAM www.komnasham.go.id;
6. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman dibidangnya;
7. Apabila berkas pelamar yang diterima oleh panitia tidak memenuhi persyaratan dalam pengumuman ini, dinyatakan gugur;
8. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dikenakan penggantian biaya seleksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /orang dan disetorkan ke Kas Negara.

Informasi selengkapnya dapat mendownload Pengumuman CPNS KOMNAS HAM 2099

Permintaan inilah yang diduga menjadi penyebab lambatnya pengumuman CPNS, lantaran harus menunggu restu atau persetujuan dari MenPAN terkait tambahan formasi CPNS tersebut.

“Memang kami mengajukan penambahan formasi, tapi tidak tahu kalau akhirnya menjadi penyebab keterlambatan formasi di seluruh Kalsel,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, Nispuani.

Sebelum adanya penambahan, formasi CPNS Kota Banjarmasin tahun 2009 sebanyak 496 orang untuk guru sebanyak 99 orang, tenaga kesehatan sebanyak 138, tenaga teknis 99, dan tenaga honorer 60 orang.

Lantaran masih terjadi kekurangan khususnya tenaga teknis, BKD mengajukan penambahan sebanyak 136 orang. Semua formasi tersebut untuk tenaga tekhis seperti staf kelurahan, staf puskesmas dan tata usaha (TU) di sekolahan.

“Alasan pemko untuk tenaga teknis yang diajukan sebanyak 99 orang itu masih kurang. Makanya kita mengajukan penambahan formasi tersebut untuk menunjang kinerja pegawai yang ada,” paparnya.

Menurut Nispuani, penambahan itu terpaksa dilakukan meski seleksi CPNS belum digelar. Karena jika harus menunggu pelaksanaan CPNS tahun depan terlalu lama.

Apalagi, untuk tenaga teknis sangat dibutuhkan. Mengingat tugas-tugas pegawai seperti di sekolah sangat banyak, menyusul adanya program bos maupun program pengucuran dana alokasi khusus (DAK). “Program BOS dan DAK itu kan terus berlanjut. Makanya dibutuhkan tenaga yang banyak untuk membantu kepala sekolah membuat laporan penggunaan anggaran tersebut,” tandasnya.

Untuk tenga teknis tersebut yang banyak dibutuhkan minimal berpendidikan Diploma III jurusan akuntansi dan komputer. Lantaran tenaga tersebut dikhususkan untuk menunjang tugas para pegawai.

“Kalau aturannya cukup D II. Tapi dari pada susah mencarinya, makanya langsung dipatok D III sekalian. Harapannya, tenaga tersebut ya siap pakai,” terang Nispuani.