Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2010, BPS membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPS dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN UMUM:
1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil dan Calon/Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Calon/Anggota Kepolisian Negara.
7. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
8. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat. Read more »

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Mataram Tahun 2009 sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat nomor 32.P/M.PAN/9/2009 perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 871/062/BKD/2009, tanggal 6 Oktober 2009 tentang Formasi CPNS Daerah Kota Mataram Tahun 2009 dari Pelamar Umum, maka Pemerintah Kota Mataram akan menerima CPNS dengan lowongan Jabatan dan kualifikasi pendidikan pada Lampiran I.

Adapun persyaratannya sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; Read more »